PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PEMBERIAN PERMEN SEBAGAI ALTERNATIF UANG KEMBALIAN

Praktik pemberian permen sebagai pengganti uang kembalian oleh pelaku usaha merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Tindakan ini dianggap melanggar hak-hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UUPK, khususnya hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, perlakuan yang jujur, tidak diskriminatif, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik tersebut serta menjelaskan tanggung jawab hukum pelaku usaha menurut peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus ini dapat ditempuh melalui pendekatan preventif (edukasi dan regulasi) serta represif (pengaduan ke BPSK, YLKI, atau melalui gugatan perdata/pidana). Tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya sebatas etika bisnis, tetapi juga mencakup tanggung jawab perdata, administratif, bahkan pidana. Jika konsumen mengalami kerugian, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK dan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 UUPK. Selain itu, tindakan ini juga dapat memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dengan demikian, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang adil, transparan, dan menjunjung tinggi keadilan hukum.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Permen, Uang Kembalian, Tanggung Jawab Pelaku Usaha