PENGARUH STATUS KEPAILITAN PERUSAHAAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK UPAH PEKERJA/BURUH MENURUT UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

ABSTRAK

Kepailitan perusahaan menimbulkan perubahan mendasar terhadap kedudukan hukum pekerja/buruh, dari subjek hubungan kerja menjadi kreditur dalam proses kepailitan. Dalam sistem hukum Indonesia, pekerja diakui sebagai kreditur preferen yang memiliki hak prioritas atas pembayaran upah dan hak-hak normatif lainnya karena upah bersifat alimenter dan menjadi sumber penghidupan utama bagi pekerja dan keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pekerja sebagai kreditur preferen dalam proses pemberesan harta pailit serta mengkaji efektivitas perlindungan hak upah pekerja dalam praktik kepailitan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hak pekerja telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Kepailitan, KUH Perdata, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, dalam praktik pemenuhan hak upah pekerja masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan boedel pailit, tingginya biaya kepailitan, dominasi kreditur separatis, serta lemahnya konsistensi penerapan prinsip prioritas. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme perlindungan guna menjamin terpenuhinya hak upah pekerja secara adil dan efektif.

Kata Kunci: Kepailitan, Pekerja dan Perlindungan Hukum.