PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERCERAIAN AGAMA KRISTEN DI PENGADILAN NEGERI PADANG KELAS 1A (STUDI KASUS NO 110/Pdt.G/2024/PN Pdg)

Perceraian dalam ajaran Agama Kristen sangat ditentang karena bertentangan
dengan prinsip Alkitab, khususnya Matius 19:5-6 yang menyatakan bahwa
pernikahan adalah ikatan sakral yang tidak boleh diputuskan manusia. Penelitian
ini menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Padang dalam
mengabulkan gugatan perceraian pasangan Kristen pada perkara No.
110/Pdt.G/2024/PN Pdg, yang bertentangan dengan doktrin gereja Protestan.
Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019, hakim mengabulkan gugatan dengan
pertimbangan adanya perselisihan terus-menerus, pengabaian kewajiban suami,
kekerasan fisik, dan pisah ranjang yang berkepanjangan, sebagaimana diatur
dalam Pasal 39 UU Perkawinan jo. Pasal 19 PP No. 9/1975. Namun, putusan ini
bertolak belakang dengan prinsip Alkitab (Matius 19:5-6) yang hanya mengakui
"cerai mati", menciptakan dualisme hukum dimana status pasangan secara sipil
telah bercerai tetapi tetap terikat menurut gereja. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian pasangan
Kristen serta relevansinya dengan doktrin gereja Protestan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun hukum negara mengizinkan perceraian dengan
alasan objektif, gereja Protestan tetap menolaknya secara teologis dan hanya
mengakui "cerai mati". Temuan penelitian menunjukkan perlunya sosialisasi
makna sakral pernikahan Kristen, penguatan konseling dan mediasi gereja, serta
sinergi antara pengadilan dan gereja dalam menangani kasus perceraian, guna
mengurangi dampak negatif dari kontradiksi antara hukum negara dan doktrin
agama ini.