ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENJATUHAN HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK ASUSILA DISERTAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI PADANG

Penelitian ini menganalisis fenomena disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana
penganiayaan yang disertai kekerasan seksual sesama jenis pada Putusan Nomor
1020/Pid.B/2023/PN Pdg. Masalah utama dalam penelitian ini dipicu oleh adanya ketimpangan
antara beratnya fakta kejahatan di persidangan dengan ringannya sanksi pidana penjara selama
3 (tiga) tahun yang dijatuhkan hakim. Hal ini menimbulkan kesan ketidakadilan substantif bagi
korban dan melemahkan daya jera hukum pidana. Adapun rumusan masalah yang diangkat
adalah: (1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor
1020/Pid.B/2023/PN Pdg; dan (2) Apakah putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah
yuridis normatif dengan dukungan data lapangan melalui teknik wawancara dan studi
kepustakaan. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang dianalisis secara kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini didasarkan pada
terpenuhinya unsur Pasal 289 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun, secara kritis
ditemukan bahwa hakim terjebak dalam paradigma positivisme-legalistik yang mengedepankan
faktor meringankan terdakwa, seperti sikap kooperatif, tanpa mempertimbangkan secara
proporsional sifat melawan hukum dari kekerasan fisik menggunakan obeng. Hakim juga tidak
menerapkan teori perbarengan tindak pidana (concursus realis), sehingga sanksi yang
dijatuhkan tidak maksimal. Kesimpulannya, secara yuridis-formal putusan tersebut memang
sah, namun secara substantif putusan ini mengandung kekeliruan karena belum menerapkan
prinsip victim-oriented justice. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan urgensi reformasi sistem
peradilan pidana dan penguatan pedoman pemidanaan agar selaras dengan semangat
pembaruan hukum dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang lebih
mengedepankan keseimbangan keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.