Tinjauan Hukum Terhadap Upaya Perlindungan Bagi Pekerja Migran Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang (Studi Kasus Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2023/Pn.Pdg”

Masuknya Indonesia ke dalam era globalisasi membawa dampak besar di berbagai sektor
kehidupan, termasuk meningkatnya mobilitas tenaga kerja antarnegara. Di balik kemajuan
tersebut, muncul persoalan serius dalam bentuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO),
terutama melalui praktik penempatan pekerja migran secara ilegal. TPPO merupakan pelanggaran
terhadap hak asasi manusia yang melibatkan eksploitasi individu secara sistematis dan terorganisir.
Kasus TPPO kerap kali dilakukan dalam bentuk penempatan pekerja migran secara ilegal, dengan
modus perekrutan melalui bujuk rayu dan janji pekerjaan bergaji tinggi ke luar negeri, yang pada
akhirnya berujung pada eksploitasi tenaga kerja, kekerasan, hingga pelanggaran kebebasan
individu. Salah satu contoh konkret yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah perkara
Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Pdg, di mana korban direkrut dan diberangkatkan ke Malaysia secara
non-prosedural oleh pelaku dengan modus janji pekerjaan bergaji tinggi. Rumusan masalah yang
diangkat dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja
migran yang menjadi tindak pidana perdagangan orang menurut peraturan perundang-undangan,
(2) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menjamin perlindungan hak-hak korban
dalam kasus penempatan pekerja migran Indonesia pada kasus 587/Pid.Sus/2023/Pn Pdg. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan studi kasus dengan teknik pengumpulan
data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan
dokumentasi putusan pengadilan. Hasil dari penelitian ini adalah tindak pidana perdagangan orang
terhadap pekerja migran Indonesia memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.
Diperlukan penguatan kerangka hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan perlindungan
yang lebih baik bagi korban untuk mencegah TPPO di masa depan. Perlu peningkatan regulasi dan
implementasi hukum yang lebih efektif, serta kerja sama internasional untuk meningkatkan
perlindungan pekerja migran Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan
hukum terhadap korban TPPO dalam konteks penempatan pekerja migran, serta menilai efektivitas
implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Pekerja
Migran Indonesia (PMI), khususnya yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO), telah diatur melalui berbagai regulasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
Namun, meskipun sudah ada regulasi yang kuat, implementasi perlindungan hukum masih
menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Beberapa masalah utama yang muncul adalah:
lemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, keterbatasan akses PMI terhadap informasi
dan bantuan hukum, serta praktik penempatan PMI ilegal yang rentan menjadi korban TPPO.
Penempatan ilegal yang tidak sesuai prosedur seringkali membuka pintu bagi eksploitasinya,
terutama dalam bentuk kekerasan, perbudakan, atau kerja paksa.Dengan demikian, diperlukan
pendekatan hukum yang lebih responsif dan terintegrasi antar-lembaga guna memastikan keadilan
dan pemulihan bagi para korban TPPO.