PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBUNUHAN OLEH HOMO SEKSUAL (GAY)

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan dari
kelompok homoseksual (gay) dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia.
Isu ini penting karena orientasi seksual pelaku kerap dikaitkan dengan motif
kejahatan dan berpotensi memengaruhi objektivitas penegakan hukum. Padahal,
hukum pidana Indonesia tidak membedakan pertanggungjawaban berdasarkan
identitas pribadi, melainkan pada terpenuhinya unsur delik dan kesalahan yang
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penelitian bertujuan menganalisis
pengaturan tindak pidana pembunuhan bagi pelaku homoseksual serta upaya
pencegahan tindak pidana dalam kerangka hukum yang objektif dan nondiskriminatif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, deskriptif analitis,
melalui studi kepustakaan terhadap KUHP, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Nasional, KUHAP, UU HAM, serta literatur, doktrin, dan jurnal hukum. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Pasal 338 dan 340 KUHP bersifat netral dan tidak
membedakan pelaku berdasarkan orientasi seksual. Pertanggungjawaban pidana
didasarkan pada actus reus dan mens rea; orientasi seksual tidak relevan sebagai
dasar pemberat atau peringan pidana. Dalam pencegahan, hukum positif
menerapkan strategi penal dan non-penal yang universal tanpa menjadikan
orientasi seksual sebagai kategori yuridis. Dengan demikian, penegakan hukum
harus berpegang pada asas legalitas, equality before the law, dan nondiskriminasi, sehingga hukum menilai perbuatan, bukan identitas pelaku