IMPLEMENTASI HUKUM PEMASYARAKATAN DALAM PENANGGULANGAN OVER CAPACITY DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK NARAPIDANA DI LAPAS KELAS III DHARMASRAYA

ABSTRAK
Pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia mengalami perkembangan dari yang
berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan pembinaan dan rehabilitasi. Sistem
pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan bertujuan melindungi hak narapidana serta membina kepribadian dan kemandirian
warga binaan agar mampu kembali berintegrasi dalam masyarakat. Namun, dalam
pelaksanaannya, tujuan tersebut kerap menghadapi berbagai hambatan, khususnya permasalahan
Over Capacity di lembaga pemasyarakatan.Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu, Pertama, bagaimana implementasi hukum pemasyarakatan dalam
menanggulangi over capacity di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya, serta Kedua
bagaimana dampak Over Capacity terhadap pemenuhan hak-hak dasar narapidana. Over Capacity
menimbulkan berbagai persoalan, seperti keterbatasan fasilitas, menurunnya kualitas pembinaan
dan pengawasan, serta berkurangnya pemenuhan hak narapidana sebagaimana dijamin oleh
peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat
deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Lapas Kelas III Dharmasraya serta
studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait.
Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum pemasyarakatan dan
praktik pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum
pemasyarakatan dalam penanggulangan over capacity di Lapas Kelas III Dharmasraya belum
berjalan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak dasar narapidana
secara maksimal, sehingga diperlukan upaya komprehensif melalui optimalisasi kebijakan
pemasyarakatan, peningkatan sarana dan prasarana, serta penerapan alternatif pemidanaan yang
lebih efektif dan humanis.