PENERAPAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG

ABSTRAK
Asimilasi merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang
bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat melalui proses pembinaan di
luar lembaga pemasyarakatan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari permasalahan klasik
berupa kelebihan kapasitas (overcrowding) di Lapas Kelas IIA Padang yang tidak hanya
berdampak pada efektivitas pembinaan, tetapi juga pada stabilitas operasional lembaga. Padahal
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Permenkumham Nomor 16
Tahun 2023 secara tegas menjamin hak narapidana untuk memperoleh program asimilasi sebagai
bagian dari pembinaan dan reintegrasi sosial. Penulisan ini mengkaji tiga rumusan masalah yaitu:
1) Bagaimana pengaturan asimilasi terhadap narapidana diLapas Kelas IIA Padang, 2) Bagaimana
penerapan asimilasi terhadap narapidana diLapas Kelas IIA Padang, 3) Bagaimana hambatan yang
dihadapi oleh Lapas Kelas IIA Padang dalam pelaksanaan program asimilasi. Untuk menjawab
persoalan tersebut Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan metode
pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan petugas
pemasyarakatan didapatkan kesimpulan: 1) mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
serta Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, dan Pembebasan Bersyarat. Prosedur dimulai dari tahap
pengajuan oleh narapidana yang bersangkutan, dilanjutkan dengan verifikasi dan penilaian oleh
petugas pembinaan serta Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Penilaian dilakukan berdasarkan
dua aspek utama, yakni persyaratan administratif seperti masa pidana yang telah dijalani minimal
dua pertiga dan persyaratan substantif seperti kelakuan baik, keikutsertaan dalam program
pembinaan, dan tidak sedang menjalani hukuman lain.; 2) Bahwa Staff Bimeswat dan Binadik
yaitu bapak Hari Azhari menyatakan semua narapidana tidak dapat di berikan asimilasi. Program
ini hanya diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif, seperti
berkelakuan baik, aktif dalam program pembinaan, dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
Narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib atau terkena sanksi dapat mengalami
penundaan pemberian asimilasi hingga sembilan bulan.