PELAKSANAAN FUNGSI BAGIAN OPERASI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG

ABSTRAK
Penyalahgunaan narkotika telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun ketentuan dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
namun meskipun telah disertai dengan ancaman pidana yang berat, pada
kenyataannya tindak pidana tersebut masih terus terjadi di berbagai daerah di
Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah
pelaksanaan fungsi Bagian Operasi Polresta Padang dalam mengungkap tindak
pidana penyalahgunaan narkotika dan bagaimanakah hambatan yang dialami oleh
Bagian Operasi Polresta Padang dalam mengungkap tindak pidana
penyalahgunaan narkotika?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis
empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Adapun hasil
dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan fungsi Bagian Operasi
Polresta Padang dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika
dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf yang
menyelenggarakan perencanaan, koordinasi, pengendalian, pengawasan, analisis
dan evaluasi, serta dukungan administrasi dan logistik operasi kepolisian.
Pelaksanaan fungsi tersebut diawali dengan penyusunan rencana operasi
berdasarkan analisis situasi keamanan, data kriminalitas, informasi intelijen, dan
laporan masyarakat. Selanjutnya, Bag Ops melakukan koordinasi dengan
Satresnarkoba, Satintelkam, Satsamapta, dan satuan fungsi lainnya untuk
mendukung pelaksanaan operasi, melakukan pengendalian dan pemantauan
terhadap jalannya operasi agar sesuai dengan prosedur, melaksanakan analisis dan
evaluasi sebagai dasar penyusunan strategi operasi berikutnya, serta memberikan
dukungan administrasi dan logistik guna menunjang kelancaran operasi. 2)
Hambatan yang dialami oleh Bagian Operasi Polresta Padang dalam mengungkap
tindak pidana penyalahgunaan narkotika meliputi belum optimalnya koordinasi
antar aparat penegak hukum dan satuan fungsi dalam pelaksanaan operasi,
keterbatasan data dan informasi intelijen yang akurat sebagai dasar penentuan
sasaran operasi, sulitnya pembuktian terhadap jaringan peredaran gelap narkotika
yang bersifat terorganisasi, keterbatasan dukungan anggaran serta sarana dan
prasarana operasional, serta rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi
masyarakat dalam memberikan informasi mengenai tindak pidana narkotika.