ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus mengalami peningkatan dan menjadi permasalahan
serius yang memerlukan penegakan hukum secara efektif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika mengatur bahwa penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan
narkotika yang memenuhi persyaratan tertentu dapat dikenai tindakan rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial. Namun, dalam praktik peradilan masih ditemukan kecenderungan penjatuhan
pidana penjara dibandingkan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep
pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 serta menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna
narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Tahun 2023–2025 ditinjau berdasarkan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2023. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 didasarkan pada adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta
tidak adanya alasan penghapus pidana, dengan menerapkan double track system berupa pidana dan
tindakan rehabilitasi sesuai status pelaku. Namun, penerapannya dalam praktik peradilan belum
berjalan optimal. Dari sepuluh putusan Pengadilan Negeri Padang yang dianalisis, delapan putusan
menjatuhkan pidana penjara, sedangkan dua putusan menerapkan rehabilitasi. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa pendekatan represif masih lebih dominan dibandingkan pendekatan
rehabilitatif karena pelaksanaan asesmen terpadu belum konsisten, masih terdapat disparitas
pertimbangan hakim, dan rehabilitasi belum secara otomatis diterapkan meskipun terdakwa
diputus berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Oleh karena itu,
diperlukan penerapan asesmen terpadu dan konsistensi pertimbangan hakim dalam menerapkan
ketentuan rehabilitasi agar tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum,
dan kemanfaatan dapat terwujud.