PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI BAHAN BAKAR MINYAK OLEH NAKHODA KAPAL NEGARA SB RIMATA GT.35

Penyalahgunaan minyak oleh nakhoda kapal diduga memenuhi unsur Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perkara Laporan Polisi Nomor LP/11/IX/2025/ SPKT.DITPOLAIRUD/POLDA SUMATERA BARAT yang melibatkan Kapal SB RIMATA milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, penyidik Ditpolairud Polda Sumatera Barat awalnya menduga adanya tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kebakaran kapal. Namun, kejaksaan menilai kebakaran tersebut merupakan akibat kelalaian awak kapal, sehingga penanganan perkara lebih difokuskan pada unsur kelalaian karena tidak terbukti adanya hubungan langsung antara penyimpangan minyak dan terjadinya kebakaran. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan penegakan hukum oleh Ditpolairud Polda Sumbar terhadap tindak pidana korupsi korupsi bahan bakar minyak oleh nakhoda kapal? 2) Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum nakhoda kapal PNS dalam tindak pidana korupsi BBM guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di wilayah hukum Polda Sumbar? 3) Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Ditpolairud Polda Sumbar dalam melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap tindak pidana tersebut, terutama jika pelakunya memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)?. Jenis penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan teknik wawancara semi terstruktur. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu studi kasus (case approach) dan didapatkan kesimpulan yaitu penegakan hukum oleh Ditpolairud Polda Sumatera Barat diawali dengan penyidikan atas laporan kebakaran Kapal SB Rimata. Dalam proses penyidikan dilakukan olah TKP, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan saksi dan tersangka hingga terungkap bahwa pemindahan BBM dilakukan atas perintah nakhoda kapal yang berstatus ASN untuk dijual demi kepentingan pribadi. Pada awalnya perkara dikonstruksikan sebagai tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kebakaran sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP, namun berdasarkan fakta yang ditemukan penyidik, perbuatan tersebut juga memenuhi unsur penyalahgunaan aset negara sehingga pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 604 KUHP. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi perbedaan konstruksi hukum, kesulitan membuktikan kerugian negara, keterbatasan alat bukti akibat kebakaran, serta perlunya koordinasi karena pelaku berstatus ASN.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Bahan Bakar Minyak