ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 69/Pdt.SuBPSK/2025/PN TENTANG SENGKETA PEMBIAYAAN MULTIGUNA

Pembiayaan Konsumen adalah salah satu bentuk pembiayaan yang bersifat konsumtif dan
diberikan untuk masyarakat sebagai alternatif dalam pemenuhan kebutuhan barang ataupun jasa
yang didasarkan pada prinsip syariah yang disertai dengan jaminan berupa barang bernilai seperti
SHM, SHGB atau BPKB. Pembiayaan ini menjadi solusi bagi masyarakat yang sedang
membutuhkan dana secara cepat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang
Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah badan
usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.
Berdasarkan hal ini, penelitian ni bertujuan untuk mengetahui tinjauan Putusan PN PADANG
Nomor 69/Pdt.SuBPSK/2025/PN serta mengetahui kendala yang ditemui dalam Sengketa
Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Fidusia Melalui Cara Pembelian Dengan Angsuran Yang
Telah Timbul Sengketa Wanprestasi (Putusan PN PADANG Nomor 69/Pdt.SuBPSK/ 2025/PN
Pdg). Metode penelitian dilakukan dengan kualitatif dan menggunakan metode pendekatan yuridis
normative. Data yang digunakan adalah data primer dengan bahan hukum sekunder melalui
putusan dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan permohonan keberatan dari
Pemohon untuk keseluruhannya, menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Kota Padang Propinsi Sumatera Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo
dan membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Propinsi
Sumatera Barat Nomor: 04/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2025, Termohon telah melakukan
wanprestasi, sah sertifikat jaminan fidusia nomor: W3.00106938.AH.05.01 TAHUN 2023, sah
penyerahan objek jaminan fidusia berupa satu unit motor Honda Scootermatic tahun 2023 serta
Mahkamah Agung Republik Indonesia Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang
timbul dalam perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam empat ribu rupiah). Kendala yang
ditemui dalam penyelesaian sengketa fidusia dapat menghadapi internal dan eksternal. Kendala
internal terkait dengan kurangnya pemahaman dan pengetahuan pegawai mengenai pembiayaan
multiguna terkait fidusia, keterbatasan anggaran untuk penanganan kasus, dan proses internal yang
mungkin kurang efisien. Sementara kendala eksternal meliputi campur tangan pihak ketiga,
kesulitan dalam menarik objek jaminan, dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai
pembiayaan multiguna terkait fidusia.