PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU RESIDIVE TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 254/PID.SUS/2024/PN PDG)

Peredaran gelap narkotika di Indonesia telah mencapai titik kritis yang mengancam stabilitas
nasional, kesehatan masyarakat, serta masa depan generasi muda. Kejahatan ini bersifat luar biasa
(extraordinary crime), sehingga penanganannya pun dituntut untuk dilakukan secara tegas,
terstruktur, dan berkeadilan. Salah satu bentuk penegakan hukum yang menjadi sorotan adalah
penerapan pidana mati, khususnya bagi pelaku yang merupakan residivis yakni pelaku yang telah
melakukan tindak pidana serupa lebih dari satu kali dan telah dijatuhi hukuman sebelumnya.
Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang dalam
perkara No. 254/Pid.Sus/2024/PN Pdg, yang menjatuhkan pidana seumur hidup daripada pidana
mati terhadap terdakwa sebagai residivis dalam tindak pidana peredaran narkotika. Dasar hukum
yang digunakan dalam penerapan pidana mati dalam perkara ini meliputi Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya Pasal 114 ayat (2), dan ketentuan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
Upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika oleh negara tidak hanya dilakukan melalui
pendekatan represif berupa penegakan hukum pidana, tetapi juga dengan pendekatan preventif,
edukatif, dan rehabilitatif sebagai bentuk perlindungan menyeluruh terhadap masyarakat,
khususnya generasi muda. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1)
Pengaturan pidana mati terhadap pelaku residivis tindak pidana peredaran narkotika menurut
hukum positif Indonesia?; (2) Efektivitas pidana mati dibandingkan dengan penjara seumur hidup
dalam mencegah residivis kasus tindak pidana narkotika pada kasus nomor 254/ Pid.Sus/ 2024/ PN
Pdg?; (3) Perbandingan pelaksanaan pidana mati di negara-negara yang menganut sistem hukum
civil law. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis penerapan pidana
mati terhadap residivis tindak pidana narkotika serta untuk mengkaji pertimbangan hukum yang
digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara seumur hidup alih-alih
pidana mati serta perbandingan hukuman mati dengan negara yang menganut sistem civil law.
Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan teknik pengumpulan data melalui studi
kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumentasi putusan
pengadilan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa peredaran narkotika khususnya oleh
residivis, merupakan ancaman serius bagi ketahanan nasional yang tidak dapat ditanggulangi
secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara tujuan pemidanaan dan asas
keadilan dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia.