PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TERHADAP SYARAT PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945) pada alinea ke empat menjelaskan bahwa salah satu fungsi Negara
adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Salah satu kasus terkait dengan tindak
pidana pemalsuan surat yang banyak terjadi di wilayah hukum kota Padang
sebagaimana yang hendak diteliti, yakni terjadinya tindak pidana mempergunakan
Surat Palsu dalam melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan sesuai
dengan Keputusan Walikota Padang Nomor: 0573/IMB/UD/LT.1/PB.08/2017,
tanggal 24 Agustus 2017. Permasalahan yang menjadi objek penelitian
diantaranya: (1) Bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan oleh seorang
penyidik dalam tindak pidana mempergunakan surat palus dalam melakukan
pengurusan surat izin mendirikan bangunan (2) Bagaimanakah kendala atau
hambatan apa yang ditemukan oleh seorang penyidik dalam menangani masalah
yang ada di tindak pidana mempergunakan surat palsu dalam melakukan
pengurusan surat izin mendirikan bangunan di Polresta Padang? Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis ataupun
empiris, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Proses
Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Seorang Penyidik Dalam Tindak Pidana
Mempergunakan Surat Palsu Dalam Melakukan Pengurusan Surat Izin
Mendirikan Bangunan atas nama Alber Dianto, S.H., M. Kn telah memenuhi
seluruh unsur dalam KUHAP. Kendala atau hambatan yang ditemukan ialah
waktu yang digunakan untuk proses penyidikan yang begitu lama dan Sulit
mengumpulkan alat bukti berupa saksi dan surat. Penyidik yang menyidik kasus
ini harus dapat memanfaatkan dan memaksimalkan waktu penyidikan seoptimal
mungkin. Penyidik yang menyidik kasus ini harus mampu mengelola dan
mengorganisir alat bukti.
Kata kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan, IMB
ii
ABSTRACT
The opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the fourth
paragraph explains that one of the functions of the State is to prosper its people.
The state is required to be active in achieving these goals by prioritizing common
interests rather than individual or group interests. One of the cases related to the
criminal acts of counterfeiting letters that often occurs in the jurisdiction of the
city of Padang as to be investigated, namely the occurrence of the crime of using
counterfeit letters in managing building permits in accordance with the Mayor of
Padang Decree Number: 0573/IMB/UD/LT. 1/PB.08/2017, 24 August 2017. The
problems that become the object of this research include: (1) How is the
investigation process carried out by an investigator in a crime using a Palus letter
in administering a building permit (2) What are the obstacles or obstacles found
by an investigator in dealing with problems in the building? Is it a crime to use a
forged document in managing a building permit at the Padang Police? The
method used in this research is a sociological or empirical juridical approach, the
type of data used is primary data and secondary data. The Investigation Process
Conducted by an Investigator in the Crime of Using Fake Letters in Managing
Building Construction Permits in the name of Alber Dianto, S.H., M. Kn has
fulfilled all elements in the Criminal Procedure Code. The obstacles or obstacles
found were the time used for the investigation process which was so long and
difficult to collect evidence in the form of witnesses and letters. Investigators who
are investigating this case must be able to utilize and maximize the investigation
time as optimally as possible. The investigator who investigated this case must be
able to manage and organize the evidence.
Keywords: Crime, Counterfeiting, IMB