PELAKSANAAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PADANG

Perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan di Indonesia sampai dengan saat ini belum mempunyai peraturan yang di implementasikan secara khusus mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, apabila terjadi tindak kekerasan terhadap seorang perempuan peraturan yang dipakai saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual harus mendapatkan pendampingan dan perlindungan. Perlindungan terhadap korban karena korban membutuhkan pihak lain untuk membantunya pulih dari penderitaan yang dialaminya. Dengan adanya perlindungan bagi korban akan membantu korban memperingan penderitaan yang dialaminya dan korban dapat keluar dari permasalahannya, korban akan merasa ada pihak yang memperhatikan dan melindunginya Tetapi aparat penegak hukum masih belum memahami perspektif korban, padahal sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi korban. Dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang adalah dapat membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:1)Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang dalam memberikan pendampingan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual2)Apakah kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang dalam memberikan pendampingan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa perempuan kalangan remaja dan dewasa adalah sasaran bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Lembaga Bantuan Hukum Di Kota Padang melakukan pendampingan hukum terhadap korban. Upaya RUU penghapusan kekerasan seksual harus segera diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban kekerasan seksual. LBH Padang mendorong proses korban agar hak-haknya terpenuhi saat di pengadilan. Kendala-kendala yang dihadapi LBH Padang dalam melakukan pemberian bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual antara lain: Masih kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif korban, Aparat penegak hukum memberikan stigma negatif terhadap korban.
Kata Kunci: Perempuan, Korban, Kekerasan Seksual