KEDUDUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEIMIGRASIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP IMIGRAN ILEGAL

lndonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sangat rawan terhadap berbagai bentuk tindak kejahatan imigran gelap. Posisi Indonesia dengan daratan yang luas dan garis pantai yang panjang menyebabkan wilayahnya sulit diawasi dari masuknya imigran ilegal asal berbagai negara, terutama dari laut. Permasalahan yang timbul akibat dari imigran ilegal seperti, krisis ekonomi, merosotnya tingkat kesejahteraan dan keamanan di banyak negara, dan bertambahnya angka kemiskinan serta globalisasi dan akses informasi memudahkan berlangsungnya kasus-kasus imigran gelap. Terbatasnya pengamanan perbatasan laut Indonesia merawankan masuknya imigran ilegal ke negara kepulauan yang luas ini. Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Fakta yang terjadi dilapangan yaitu sebanyak 190 orang pengungsi dalam kurun waktu 2023. Hingga kini tidak diketahui keberadaan Pengungsi Rohingya yang kabur dari tempat penampungan tersebut Selama tahun 2023 ini Polresta Banda Aceh telah menangani sebanyak 469 imigran Rohingya yang terdiri dari 262 laki-laki dan 207 perempuan, dari jumlah itu, di antaranya 111 anak-anak. Mereka datang dengan empat gelombang pendaratan. Adapun gelombang pertama terdampar yakni pada Minggu 25 Desember 2022 di pantai Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar 57 orang. Bertujuan untuk pencari suaka yang bermaksud mendaftarkan diri ke Kantor UNHCR (United Nations High Commissioner For Refugees) dengan mengatakan mereka membutuhkan perlindungan Internasional. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa pada dasarnya keberadaan warga negara asing di Indonesia tetap dibatasi keberadaannya dan warga negara asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian yang masih berlaku, dikecualikan kepada mereka yang sedang menjalani proses proyustitia atau tindak pidana di lembaga pemasyarakatan apabila izinya telah habis masa berlakunya. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan kasus (case aproach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Teknik pengumpulan data adalah dengan pengumpulan buku-buku, Undang-Undang, meneliti dan mempelajari dokumen seperti jurnal, skripsi dan referensi-referensi yang relevan terkait dengan Pengaturan dan Penegakan Hukum Keimigrasian. Sedangkan teknik analisis data adalah dengan kualitatif .
Kata Kunci : Kedudukan, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Imigran Illegal