PUTUSAN PENGADILAN ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PADA PENGADILAN NEGERI PADANG (STUDI KASUS NO PERKARA 158/PDT.SUS-BPSK/2023/PN.PDG)

Banyaknya terjadi penarikan paksa oleh leasing dengan menggunakan pihak ketiga dalam penarikan, hal ini disebabkan tidak dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur sehingga terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen. Laporan pelanggaran tidak membuat Perusahaan leasing jera untuk tidak melakukan pengesekusian. Pengesekusian di lakukan tanpa adanya putusan yang berkekuatan hukum sehingga banyaknya korban yang merasakan dampak penarikan paksa tersebut. Bedasarkan uraian diatas, permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah (1) bentuk eksekusi jaminan fidusia debitur yang melakukan wanprestasi pada putusan perkara no158/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Pdg (2) dasar pertimbangan hakim terhadap gugurnya pra peradilan pada putusan perkara no158/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Pdg. Penelitian ini meggunakan metode yuridis normatif. Adapun pembahasan yang penulis jelaskan dengan berlandasan Undang-undang Jaminan Fidusia dan juga Undang-undang perlindungan konsumen sebagai acuan dan tanggung jawab kreditur maupun debitur baik dari segi memeberi layanan Pembiayaan maupun menerima pembiayaan Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan Eksekusi merupakan suatu rangkaian putusan hakim yang merupakan pengakhiran dari proses perkara perdata yang menyangkut hak, kewajiban seseorang dalam suatu perkara atau persengketaan, ketentuan eksekusi juga mengatur bagaimana putusan Pengadilan dapat dijalankan atau bagaimana suatu ganti rugi dapat diwujudkan sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum perdata. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata, dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan.
Kata kunci : Leasing, Jaminan Fidusia