Analisis Penerimaan Dana Bagi Hasil Dan Opsen Pajak Terhadap Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Sebelum Dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Penelitian ini menganalisis Dana Bagi Hasil (DBH) dan Opsen Pajak terhadap pendapatan daerah Kota Padang Panjang sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif komparatif melalui analisis time series, penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari laporan realisasi anggaran tahun 2024–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi DBH dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap pendapatan daerah pada semester I tahun 2024 sebesar 1,40%, sedangkan kontribusi opsen pada semester I tahun 2025 hanya sebesar 0,88%, sehingga terjadi penurunan sebesar 0,52%. Penurunan ini dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak, jumlah kendaraan yang relatif kecil, serta masih banyaknya kendaraan yang terdaftar di luar Kota Padang Panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan opsen pajak belum memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan skema DBH, sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi basis pajak daerah.
Kata Kunci: Dana Bagi Hasil, Opsen Pajak, Pendapatan Daerah, PKB, BBNKB