PENEGAKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MUCIKARI MELALUI MEDIA ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAM RESOR KOTA PADANG

Kehidupan era globalisasi saat saat ini semakin berkembang sehingga kehidupan manusia
dipermudah dengan kemajuan pesat di era globalisasi saat ini terutama di media, saat ini media
bukan sosial bukan hanya televisi saja melainkan telah banyak media yang semakin hari semakin
berkembang, terutama di media sosial. Semakin berkembangnya media sosial maka semakin
berkembang juga kejahatan tindak pidana yang terjadi saat ini, salah satunya kejahatan tindak
pidana prostitusi online yang biasanya prostitusi itu dilakukan secara online, tetapi saat ini
prostitusi sudah bisa dilakukan secara online, seperti yang sering terdengar sekarang adalah
mucikari melakukan tranksaksi melalui media online, selain memudahkan si pelaku mucikari
tetapi media juga mempermudah si pengguna jasa mucikari tadi. Adapun media yang biasanya
mucikari melakukan tranksaksi melalui media online yaitu seperti whatsapp, twitter, facebook,
Instagram, michat, dan bahkan bisa saja melalui web, Kota Padang salah satu kota yang juga
ditemukan kasus prostitusi mucikari melalui media online. Rumusan masalah dalam penilitian ini
adalah 1). Bagaimana penegakan Hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota
Padang terhadap Tindak Pidana mucikari melalui media online di Wilayah Hukum Kepolisian
Resor Kota Padang. 2). Bagaimana bentuk hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota
Padang dalam melakukan Hukum Pidana terhadap pelaku mucikari melalui media online di
Wilayah Kepolisian Resor Kota Padang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis
empiris, data dikumpulkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kota Padang, sifat
penelitian deskrptif, dan sumber data dari penelitian ini adalah bahan Hukum primer, Sekunder,
dan Tersier. Hasil penelitian adalah pihak Kepolisan menjabarkan apa saja hukuman, bagaimana
bentuk hukuman dana pa saja yang menjadi halangan bagi pihak Kepolisan dlaam menegakan
Hukum Pidana bagi pelaku Tindak Pidana mucikari melalui media online.
Kata kunci: Bentuk penetapan Hukum pidana,Mucikari prostitusi,Media online