Wahyu, Nisa Riska (2025) IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT DALAM PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN LAHAN JALAN TOL DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN. S1 thesis, UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS.
![[thumbnail of ABSTRAK.pdf]](https://repository.unidha.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
ABSTRAK.pdf
Download (90kB)
![[thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.unidha.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
BAB I.pdf
Download (337kB)
![[thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.unidha.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
BAB IV.pdf
Download (283kB)
![[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.unidha.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (300kB)
![[thumbnail of SKRIPSI FUL NISA.pdf]](https://repository.unidha.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
SKRIPSI FUL NISA.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (5MB)
Abstract
Korupsi menjadi budaya di Indonesia setiap tahunnya, sebagaimana Indeks Persepsi Korupsi di
Indonesia meningkat disetiap tahun. Korupsi merupakan permasalahan serius yang meningkat
setiap tahunnya. Sedangkan hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang pemberantasannya. Salah satu
upaya dalam pemberantasan korupsi itu dengan melakukan penyitaan terhadap aset
pelakunya.Penyitaan ini juga diterapkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam melakukan
penyitaan aset terhadap kasus korupsi Pengadaan Lahan Jalan Tol di Kabupaten Padang Pariaman.
Kasus ini merupakan tindak pidana korupsi dalam uang ganti rugi pengadaan jalan tol di
Kabupaten Padang Pariaman. Rumusan masalah dalam penulisan meliputi: 1) Bagaimana
implementasi kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam melakukan penyitaan aset
pelaku tindak pidana korupsi pada perkara pengadaan lahan jalan tol di Kabupaten Padang
Pariaman?; 2) Apa saja kendala yang dihadapi jaksa dalam melakukan penyitaan barang hasil
korupsi perkara pengadaan lahan jalan tol di Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan penelitian ini
adalah untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan penyitaan aset oleh Kejaksaan Tinggi
Sumatera Barat dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan
penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewenangan penyitaan aset oleh Kejaksaan Tinggi
Sumatera Barat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
namun masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut antara lain
lama proses pencarian info di Badan Pertanahan Nasional (BPN), Padang Pariaman dan upaya
dalam menutupi aset yang dimiliki terdakwa.
Kata Kunci: Penyitaan Aset, Kejaksaan Tinggi, Tindak Pidana Korupsi
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum, Sosial, dan Humaniora > S1 ilmu Hukum |
Depositing User: | Havid Syafwan |
Date Deposited: | 05 Aug 2025 08:08 |
Last Modified: | 05 Aug 2025 08:08 |
URI: | https://repository.unidha.ac.id/id/eprint/93 |