TINJAUAN HUKUM TERHADAP LEGALITAS AKTA AUTENTIK DAN AKTA BAWAH TANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH DAN BANGUNAN

Penelitian ini membahas legalitas dan kekuatan pembuktian akta autentik serta akta di bawah
tangan dalam perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan berdasarkan Undang-Undang No. 2
Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam praktik hukum perdata, akta autentik yang dibuat oleh
atau di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, memberikan kepastian
hukum yang lebih kuat bagi para pihak yang terlibat. Sebaliknya, akta di bawah tangan yang
dibuat tanpa keterlibatan pejabat berwenang memiliki kelemahan dalam hal pembuktian, terutama
jika terjadi sengketa hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan undang-undang dan studi kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), peraturan
terkait, serta literatur akademik yang membahas hukum notariat dan perjanjian perdata. Analisis
dilakukan untuk mengkaji perbedaan legalitas antara kedua jenis akta, implikasi hukum bagi para
pihak, serta dampak penggunaan akta di bawah tangan dalam perjanjian sewa-menyewa tanah dan
bangunan. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 1).Bagaimana kekuatan pembuktian akta di
bawah tangan dan akta autentik dalam sengketa perjanjian sewa-menyewa tanah dan
bangunan.2).Bagaimana implikasi hukum bagi para pihak jika perjanjian sewa-menyewa tanah dan
bangunan dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan dibandingkan dengan akta autentikHasil
penelitian menunjukkan bahwa akta autentik memiliki keunggulan dalam menjamin kepastian
hukum, mengurangi potensi sengketa, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi
para pihak. Sebaliknya, meskipun akta di bawah tangan lebih fleksibel dan mudah dibuat,
dokumen ini memiliki risiko hukum yang lebih tinggi, terutama dalam hal pembuktian jika salah
satu pihak menyangkal perjanjian yang telah dibuat. Dalam konteks hukum perdata, penggunaan
akta autentik lebih dianjurkan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat serta
meminimalisir kemungkinan sengketa di kemudian hari.Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya
penggunaan akta autentik dalam perjanjian sewa-menyewa, serta mendorong kebijakan yang lebih
ketat terkait pengakuan dan pembuktian akta di bawah tangan.
Kata Kunci: Akta Autentik, Akta di Bawah Tangan, Kekuatan Pembuktian