Strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat dalam Mengawasi Penyiaran Iklan Politik pada Masa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2024

Studi ini menyelidiki pendekatan yang digunakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
(KPID) Sumatera Barat untuk mengawasi iklan politik yang disiarkan selama Pemilukada
2024. Pengawasan iklan politik sangat penting untuk menjaga proses demokrasi lokal tetap
adil, transparan, dan bersih. Perwakilan lembaga penyiaran, komisioner, staf sekretariat,
dan staf yang memantau isi siaran diwawancarai dan dianalisis melalui observasi dan
analisis dokumen dalam penelitian kualitatif deskriptif ini. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa KPID Sumbar menggunakan tiga strategi pengawasan utama: preventif, kuratif, dan
evaluatif. Strategi preventif digunakan untuk menyebarkan aturan, menerbitkan pedoman
teknis, dan koordinasi lintas lembaga. Strategi kuratif menerapkan tindakan tegas terhadap
pelanggaran, seperti teguran dan penghentian siaran. Strategi evaluasi digunakan untuk
membuat laporan dan saran kebijakan. Selain itu, KPID meningkatkan kerja sama dengan
Bawaslu dan masyarakat untuk meningkatkan jangkauan pengawasan dan menyediakan
sarana pengaduan publik. Namun, pengawasan masih menghadapi banyak masalah. Ini
termasuk kekurangan sumber daya manusia dan teknologi, kekurangan regulasi teknis, dan
tekanan politik dari pihak lokal. Meskipun demikian, berdasarkan teori regulasi media
yang digunakan dalam penelitian ini, KPID Sumbar telah berusaha dengan berbagai cara
untuk mengimbangi kebebasan berekspresi dengan kepentingan publik. Mereka telah
melakukannya dengan cara yang fleksibel dan terlibat.Di masa mendatang, penelitian ini
diharapkan dapat membantu KPID dan lembaga terkait meningkatkan pengawasan iklan
politik dan tata kelola penyiaran.